BERITA TREN – Salah satu asas yang penting dalam hierarki norma hukum adalah asas lex posterior derogat legi priori. Apa yang dimaksud dengan asas lex posterior derogat legi priori?
Dalam sistem hukum, terdapat berbagai asas dan prinsip yang menjadi landasan dalam menafsirkan, mengembangkan, dan menerapkan hukum.
Asas lex posterior derogat legi priori memiliki pengaruh dalam memastikan konsistensi dan keberlakuan hukum dalam suatu sistem hukum.
Baca Juga: Jelaskan Apa yang Dimaksud dengan Perlindungan dan Penegakan Hukum!
Apa yang Dimaksud dengan Asas Lex Posterior Derogat Legi Priori?
Apa yang dimaksud dengan asas lex posterior derogat legi priori secara harafiah dapat diterjemahkan sebagai hukum yang baru mengesampingkan hukum yang lama.
Dalam hal yang lebih luas, asas ini menggambarkan prinsip bahwa ketika terjadi konflik antara dua peraturan hukum yang berbeda, peraturan yang lebih baru atau lebih terakhir akan memiliki kekuatan dan mengesampingkan peraturan yang lebih lama.
Dengan kata lain, peraturan hukum yang lebih baru memiliki prioritas dalam penerapannya dibandingkan dengan peraturan yang lebih tua.
Penerapan asas lex posterior derogat legi priori dapat ditemui dalam berbagai sistem hukum di seluruh dunia.
Contohnya, dalam sistem hukum yang mengadopsi prinsip common law, yaitu sistem hukum yang banyak ditemukan di negara-negara Inggris, asas ini memainkan peran penting dalam pengembangan dan interpretasi hukum.
Baca Juga: Jelaskan Hubungan Hukum Islam dan Hukum Adat dalam Kehidupan Bermasyarakat? CEK Jawabannya Disini!
Dalam hal ini, ketika terdapat konflik antara dua putusan pengadilan atau dua keputusan hukum yang berbeda, putusan atau keputusan yang lebih baru akan dianggap lebih berlaku daripada yang lebih lama.
Implikasi dari asas lex posterior derogat legi priori cukup signifikan dalam praktik hukum.
Salah satu implikasi utamanya adalah bahwa hukum harus selalu diperbarui dan disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat.
Dengan adanya asas ini, legislator atau pembuat hukum diharapkan untuk secara teratur mengubah dan memperbarui peraturan-peraturan hukum yang ada agar tetap relevan dan efektif dalam menanggapi perubahan sosial, ekonomi, dan politik.
Namun demikian, penerapan asas lex posterior derogat legi priori juga memerlukan keseimbangan yang tepat agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum atau kebingungan dalam masyarakat.
Oleh karena itu, prinsip ini sering kali dikaitkan dengan asas-asas lain seperti asas kepastian hukum dan asas keadilan.
Sehingga penerapannya dapat mencerminkan nilai-nilai yang diakui secara luas dalam suatu sistem hukum.
Baca Juga: Daya Tampung Ilmu Hukum SNBT 2024 di 7 PTN Lengkap Tingkat Keketatannya, Undip Paling Banyak?
Selain itu, asas lex posterior derogat legi priori juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan penting terkait dengan proses perubahan hukum dan hierarki norma hukum.
Misalnya, bagaimana cara menentukan apakah suatu peraturan hukum lebih baru daripada yang lain? Apakah terdapat pengecualian atau situasi di mana peraturan hukum yang lebih lama tetap berlaku meskipun bertentangan dengan peraturan yang lebih baru?
Dalam menghadapi pertanyaan-pertanyaan tersebut, interpretasi yang cermat dan kebijaksanaan dalam menjalankan asas ini menjadi sangat penting.
Baca Juga: Apa yang Dimaksud dengan Konsumsi dalam Kegiatan Ekonomi? Kunci Jawaban Soal PTS IPS Kelas 7 SMP
Hal ini menuntut peran yang aktif dari para ahli hukum, yaitu hakim, pengacara, dan pembuat kebijakan, dalam memastikan bahwa penerapan asas ini sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum.
Demikian pembahasan apa yang dimaksud dengan asas lex posterior derogat legi priori, semoga bermanfaat.***
