Proses pembangunan fasilitas Sekolah Rakyat permanen di sejumlah daerah terus berjalan untuk menjamin akses pendidikan gratis bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera. Laporan perkembangan proyek tersebut disampaikan pimpinan daerah saat beraudiensi dengan Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (5/8).
Audiensi itu dihadiri oleh Wakil Bupati Probolinggo Fahmi Abdul Haq Zaini atau Lora Fahmi, Plt Bupati Kuantan Singingi Muklisin, serta Ketua DPRD Polewali Mandar Fahry Fadly. Dalam pertemuan tersebut, Kementerian Sosial menerima pembaruan terkait kesiapan lahan dan kemajuan konstruksi fisik dari tiap-tiap wilayah.
Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menekankan bahwa Kementerian Sosial tidak dapat bekerja sendirian untuk menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Pemerintah daerah diharapkan terlibat aktif mulai dari tahap pengusulan lahan, pembangunan fisik gedung, hingga mendukung kelancaran proses kegiatan belajar-mengajar.
Agus Jabo meminta bupati beserta jajaran pemda setempat agar menyokong pemenuhan kebutuhan operasional dan pengelolaan sekolah. Langkah kolaboratif ini dinilai krusial agar program pendidikan gratis ini memberikan dampak langsung bagi masyarakat penerima manfaat.
Baca Juga: Pemkot Tangsel Siapkan Rp4 Miliar untuk Sarana PAUD
Ia menjelaskan bahwa program Sekolah Rakyat digagas oleh Presiden Prabowo sebagai instrumen utama dalam memutus rantai kemiskinan antargenerasi. "Jadi beliau tidak ingin kalau orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin. Sekolah Rakyat ini jalan untuk menggraduasi saudara-saudara kita yang miskin melalui jalur pendidikan," kata Agus.
Di Kabupaten Kuantan Singingi, Riau, Plt Bupati Muklisin melaporkan bahwa progres pembangunan gedung permanen Sekolah Rakyat telah mencapai 90 persen. Bangunan tersebut berdiri di Komplek Sport Center Teluk Kuantan dan menjadi fasilitas permanen pertama yang dibangun di wilayah Provinsi Riau.
Pemerintah Kabupaten Kuantan Singingi menargetkan fasilitas tersebut beroperasi pada pertengahan Agustus. Persiapan sumber daya manusia seperti guru, wali asuh, hingga wali asrama telah dirampungkan guna mendukung pelaksanaan pembelajaran.
Muklisin merinci jadwal tahapan awal kegiatan persekolahan di wilayahnya yang akan dimulai dalam waktu dekat. "Tanggal 18 sampai 28 Agustus masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Nah, 31 Agustus itu matrikulasi," ungkap Muklisin.
Baca Juga: Salam Setara Dorong Pendampingan Pelajar untuk Perluas Akses Kuliah
Sementara itu, di Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat, pengerjaan konstruksi berlangsung di atas lahan seluas 6,5 hektare di Desa Sambalibali, Kecamatan Luyo. Lahan tersebut bersumber dari hibah tanah pribadi milik Bupati Polewali Mandar Samsul Mahmud, menjadikan wilayah ini salah satu dari dua lokasi Sekolah Rakyat di Provinsi Sulawesi Barat selain Kabupaten Mamuju.
Di sisi lain, Kabupaten Probolinggo sebelumnya sempat mengalami penundaan pembangunan gedung permanen akibat persoalan ketersediaan lahan. Wakil Bupati Probolinggo Lora Fahmi menyatakan bahwa saat ini pihak pemkab telah menyiapkan area 5,2 hektare dan memproses pelepasan tanah kas desa untuk memenuhi target area total 7 hektare agar pembangunan tahap berikutnya segera terealisasi.
