Pemerintah Amerika Serikat secara tegas menyatakan bahwa percepatan inovasi kecerdasan buatan tidak boleh dihambat oleh regulasi ketat maupun hambatan birokrasi, menyusul penyelenggaraan G20 Innovation Ministerial pekan ini di Chapel Hill, North Carolina. Forum internasional tersebut mempertemukan para pemimpin pemerintahan dari negara-negara anggota G20, termasuk India, Tiongkok, Rusia, serta berbagai negara Eropa, guna membahas kemajuan teknologi beserta tantangan kebijakan yang menyertainya.
Tema utama yang mendominasi rangkaian pertemuan tersebut adalah perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif. Michael Kratsios, direktur Kantor Kebijakan Sains dan Teknologi di bawah pemerintahan Trump, menyampaikan dalam pidato pembukanya bahwa adaptasi kebijakan yang berjalan lambat dapat mempersulit upaya memaksimalkan manfaat inovasi secara utuh.
Menurut Kratsios, regulasi yang dirancang untuk era teknologi masa lalu kerap kali tidak sesuai dengan karakteristik penemuan baru yang berkembang pesat. Kondisi tersebut dinilai menimbulkan ketidakpastian bagi para pengembang maupun pembuat kebijakan di Amerika Serikat dan wilayah lainnya.
Dalam kesempatan yang sama, penasihat AI pemerintah AS sekaligus salah satu ketua dewan sains dan presiden, David Sacks, memperingatkan bahwa pembentukan badan khusus pengawas AI akan menjadi sebuah bencana bagi industri. Ia menyatakan penolakannya terhadap gagasan adopsi versi Badan Pengawas Obat dan Makanan (FDA) untuk sektor kecerdasan buatan.
Baca Juga: Trailer Baru LEGO Harry Potter Collection Hadir di Nintendo Switch 2
Setiap badan regulasi yang diwajibkan menyetujui peluncuran produk kecerdasan buatan akan menyerupai sistem pengurusan izin kendaraan bermotor yang lamban, di mana model-model baru tertahan dalam antrean panjang untuk mendapatkan pengesahan. Sacks berpendapat bahwa sektor kecerdasan buatan bergerak terlalu dinamis untuk pendekatan birokratis semacam itu.
Perdebatan mengenai regulasi ini turut menyoroti dinamika hubungan antara pemerintah AS dan perusahaan pengembang AI seperti Anthropic. Kepala Eksekutif Anthropic, Dario Amodei, sebelumnya justru menganjurkan proses tinjauan pemerintah dalam sebuah esai agar model AI tingkat lanjut menjalani pengujian teknis demi standar keselamatan publik.
Pandangan Tokoh Teknologi Terkait Kebijakan AI
Selain perdebatan birokrasi, para pemimpin perusahaan teknologi global turut menyampaikan pandangan mereka mengenai arah kebijakan masa depan. Kepala Eksekutif SpaceX yang juga mengoperasikan xAI, Elon Musk, mengemukakan dukungannya terhadap pendekatan regulasi yang longgar dalam pidato virtualnya.
Musk mengibaratkan korporasi besar dan perusahaan rintisan bagaikan ekosistem hutan, di mana sebagian besar negara cenderung memberikan dukungan berlebihan kepada pohon besar ketimbang tunas kecil. Ia menyarankan agar pemerintah menerapkan filosofi bahwa penemuan baru dinyatakan sah secara hukum secara default, kecuali terbukti sebaliknya.
Baca Juga: Enam Zona Misterius Ditemukan di Bagian Bawah Mantel Bumi
Sementara itu, Kepala Eksekutif Meta, Mark Zuckerberg, menyoroti pentingnya model kecerdasan buatan yang terbuka untuk publik agar pemanfaatan teknologi dapat diakses lebih luas. Zuckerberg menilai bahwa ketersediaan model AI secara terbuka mampu memicu periode yang sangat dinamis bagi penciptaan hal-hal baru.
Kebijakan yang mendukung sumber terbuka dinilai mampu mendorong terciptanya sistem pemeriksaan dan keseimbangan yang melibatkan banyak pihak. Pendekatan ini mengemuka di tengah rumor sebelumnya bahwa pemerintah AS sempat mempertimbangkan pembatasan terhadap model sumber terbuka, yang kemudian memicu kekhawatiran para pelaku industri terhadap inovasi global dan keamanan siber.
