Kebakaran hutan dan lahan di kawasan Gunung Bromo tercatat telah melahap area seluas 720 hektare. Luasnya dampak kebakaran ini memicu sorotan dari Komisi IV DPR yang mendesak adanya evaluasi serta perbaikan prosedur operasional standar (SOP) penanganan bencana.
Kondisi padang rumput yang mendominasi kawasan Bromo menjadi faktor utama penyebab api cepat menyebar. Luasnya rembetan api makin diperparah oleh keterbatasan operasional teknologi pemadaman yang dimiliki saat ini.
Wakil Ketua Komisi IV DPR Alex Indra Lukman mengungkapkan bahwa operasi pemadaman udara menggunakan helikopter water bombing menghadapi tantangan besar akibat kabut asap tebal. Kendala pandangan tersebut berdampak langsung pada keselamatan penerbangan di lokasi.
Alex menjelaskan bahwa teknis pemadaman udara sangat bergantung pada visibilitas dan kondisi cuaca di lapangan. Menurutnya, "Persoalan sekarang kendala yang dihadapi itu adalah, ya dengan teknologi yang kita punya seperti water bombing, itu susah memang karena asap yang tebal, sehingga faktor soal masalah keamanan penerbangan lah, ya," ujar Alex.
Baca Juga: PMA 16/2026 Terbit, Struktur Ditjen Pesantren Resmi Terbentuk
Selain kendala water bombing, upaya modifikasi cuaca juga belum dapat direalisasikan di area Bromo. Alex menegaskan, "Modifikasi cuaca tidak bisa dilakukan di sana, karena tidak memenuhi syarat-syarat objektifnya," yang membuat pemadaman sangat bergantung pada penanganan darat.
Sebaran Titik Api dan Operasi Pemadaman Udara
Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni yang meninjau langsung kawasan Gunung Bromo pada Minggu (9/8) menyampaikan bahwa helikopter water bombing tetap dikerahkan secara maksimal hingga seluruh api padam. Pemadaman dari udara diprioritaskan untuk menjangkau titik api yang sulit diakses jalur darat.
Sejumlah titik api terpantau masih membakar beberapa area strategis, termasuk di kawasan Tebing P-30 yang berada di Kecamatan Sumber, Kabupaten Probolinggo. Selain itu, titik kebakaran juga terdeteksi di sekitar Gunung Dingklik, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan.
Durasi operasional pemadaman udara sangat bervariasi bergantung pada perubahan cuaca harian. Raja Juli menyebutkan bahwa pada hari sebelumnya operasi terpaksa dihentikan pada pukul 13.30 WIB akibat angin kencang dan munculnya kabut tebal, sedangkan saat cuaca cerah operasional dapat berlangsung hingga pukul 17.00 WIB.
Baca Juga: TNI Dikerahkan Gunakan 2 Helikopter Evakuasi Warga dari Ugimba Intan Jaya
Dorongan Perbaikan SOP dan Komando Penanganan
Meski mengapresiasi kerja keras petugas Manggala Agni dari Kementerian Kehutanan yang berjibaku melokalisasi api, Komisi IV DPR menilai pembenahan sistem penanganan jangka panjang sangat mendesak. DPR mendorong penggunaan teknologi pemadaman yang lebih canggih, seperti penggunaan cairan atau gel khusus yang disemprotkan dari udara.
Alex juga mengusulkan perbaikan tata kelola kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru dengan mengubah unit pengelola menjadi Badan Layanan Umum (BLU). Langkah ini dinilai akan memberi keleluasaan bagi pengelola dalam memanfaatkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) untuk bermitra dengan komunitas lokal.
Dari sisi kelembagaan, DPR menekankan pentingnya penetapan komando tunggal saat terjadi bencana karhutla yang melintasi batas wilayah administrasi. Alex menilai Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) harus memegang kendali penuh ketika kebakaran sudah terjadi di lapangan.
"Karena kalau area, kewenangannya Kemenhut. Soal mitigasi, itu harusnya menjadi tanggung jawab Kemenhut. Tapi kalau sudah terjadi dan ini lintas wilayah administrasi, itu harusnya yang menjadi komandan itu adalah BNPB. Jadi, untuk ke depannya kami mendorong supaya SOP mereka itu benar-benar diperbaiki," pungkas Alex.
Baca Juga: Dua Pekerja Proyek Saluran Air di Jaktim Selamat Usai Tertimpa Beton Turap
