BERITA TREN – KTT ASEAN Summit 2023 baru saja berlangsung di Indonesia, sejumlah keputusan penting dihasilkan, diantaranya soal perdagangan manusia, dimana Pekerja Migran Indonesia (PMI) banyak dilaporkan menjadi korban.
Terkait perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan korban perdagangan manusia ini, komitmen Indonesia jelas, sebelum KTT ASEAN berlangsung, Presiden Jokowi sudah menegaskan, bahwa tindak pidana perdagangan orang harus diberantas.
Jokowi menekankan, pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) penting dibahas di KTT ASEAN karena korban kejahatan ini adalah rakyat ASEAN, termasuk warga Indonesia yang statusnya Pekerja Migran Indonesia (PMI).
Baca Juga: 3 Brand Terbaik Smartband di Dunia, Jangan lewatkan Fitur kesehatannya yang Canggih dan Modern
Maraknya Human trafficking atau tindak pidana perdagangan manusia (TPPO) yang terjadi di negara-negara anggota ASEAN (kawasan Asia Tenggara) tengah menjadi perhatian banyak pihak.
Inisiatif Indonesia sebagai wujud upaya regional dalam penanganan TPPO tertuang dalam ASEAN Leaders’ Declaration on Combating TIP Caused by Abuse of Technology, salah satu keputusan KTT ASEAN Summit 2023 yang digelar di Labuan Bajo, Indonesia.
Konferensi Tingkat Tinggi ke-42 ASEAN atau KTT ASEAN Summit 2023 berlangsung di Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT) pada 10-11 Mei 2023, Indonesia adalah tuan rumah dalam gelaran regional tersebut.
KTT dihadiri oleh para pemimpin negara ASEAN, Sekretaris Jenderal ASEAN, dan Perdana Menteri Timor Leste yang untuk pertama kalinya hadir ikut KTT ASEAN. Perlu diketahui, Indonesia adalah negara yang membantu Timor Leste menjadi anggota penuh ASEAN.
Presiden Joko Widodo pimpin sesi sidang pleno KTT ASEAN bahas penguatan upaya penanggulangan TPPO, dalam hal ini, Indonesia adalah Ketua Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN).
Sebelumnya, dalam keterangan pers di Hotel Meruorah, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT), Presiden Jokowi menyampaikan, bahwa pemerintah akan memperkuat perlindungan terhadap warga negara Indonesia (WNI). Senin (08/05/2023).
Melalui KTT ASEAN ke-42 Indonesia, kata Presiden Joko Widodo, Indonesia ingin melihat ASEAN yang kuat, yang mampu menghadapi tantangan, tanggap terhadap dinamika, serta tetap memegang peran sentral di kawasan.
Pemerintah mengakui, dalam kasus perdagangan manusia, Indonesia dapat dikatakan sebagai salah satu negara yang menjadi tujuan sekaligus tempat asal para korban. Kasus serupa juga banyak terjadi di negara-negara kawasan Asia tenggara lainnya.
Kementerian Luar Negeri RI (Kemenlu RI) adalah garda terdepan dalam kasus perdagangan orang, khususnya untuk mencegah dan menanggulangi perdagangan manusia lintas negara.
Menteri Luar Negeri RI Retno Marsudi memberi perhatian pada dampak besar tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dalam kasus penipuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (online scam) di kawasan Asia Tenggara.
Tingginya angka kasus perdagangan manusia dengan penyalahgunaan teknologi atau online scam ini terungkap dari bukti penanganan 1.841 kasus yang telah diselesaikan pemerintah Indonesia dalam tiga tahun terakhir.
Presiden juga menyampaikan sejumlah TPPO yang berhasil diungkap negara-negara ASEAN, pada 5 Mei 2023, Filipina dan perwakilan negara lainnya, termasuk Indonesia telah menyelamatkan 1.048 orang dari 10 negara, di mana 143 adalah WNI.
Baca Juga: Rekomendasi Smartband Terbaik 2023, Ada Honor, Oppo, Realme, dan UNEED
Menlu Retno Marsudi berkata, kasus online scams sudah menjadi masalah regional karena korbannya berasal dari berbagai negara. Korban asal Indonesia tercatat tersebar di Myanmar, Kamboja, Thailand, Vietnam, Laos, dan Filipina.
Pemerintah Indonesia tengah memberi perlindungan terhadap WNI yang akan dievakuasi, mereka adalah korban perdagangan orang yang dipekerjakan di perusahaan online scams di Myawaddy, wilayah konflik di Myanmar.
Pemerintah harus bertindak hati-hati dalam kasus ini mengingat Myawaddy, yang berjarak 415 km dari Yangon, wilayah di mana otoritas pusat Naypydaw tidak memiliki kontrol penuh. Sempat terjadi insiden penembakan pada rombongan diplomat disana.
Baca Juga: Mulai Tahan Air Sampai Fitur Kesehatan, Inilah Tips Memilih Smartband Terbaik 2023
Sebelumnya, pemerintah RI juga telah berhasil mengevakuasi 969 orang WNI dari wilayah konflik bersenjata di Sudan.
Dalam penanganan TPPO WNI di Myanmar, Indonesia terus melakukan komunikasi dengan sejumlah pihak, seperti otoritas di Naypydaw, otoritas di Thailand, maupun otoritas lokal di Myawaddy.
Komunikasi dan koordinasi juga dilakukan dengan organisasi-organisasi lain, seperti Organisasi Internasional untuk Migrasi (IOM) dan Regional Support Office dari Bali Process yang ada di Bangkok.
Baca Juga: Jelaskan Keuntungan Atau Kelebihan dari Inseminasi Buatan! Ternyata Ada Sedikitnya 5 Manfaat Besar
Menlu Retno Marsudi mengakui peliknya penangan kasus ini, untuk itu Indonesia perlu menjalin komunikasi dengan banyak pihak untukmemberikan perlindungan pada pekerja migran Indonesia, dan mengeluarkan WNI dengan selamat.
Menurut Retno Marsudi, penyelesaian kasus perdagangan manusia itu tak hanya penanganan masalah di hilir saja, tetapi juga penting pembenahan masalah sejak di hulu.
“Diseminasi informasi mengenai praktik perdagangan manusia berkedok online scam perlu terus dilakukan sampai tingkat daerah, bahkan tingkat desa,” kata Retno Marsudi.
Baca Juga: Cara Memilih Smartwatch untuk Wanita Agar Tampil Stylish dan Modern, WAJIB Baca Nech!
“Law enforcement harus betul-betul ditegakkan, jika tidak dilakukan pembenahan di hulu, maka korban akan semakin banyak dari hari ke hari,” imbuhnya.
Dalam kasus TPPO di kawasan Asia Tenggara, perlu sinergi regional ASEAN, yang secara kolektif dimulai dari tahap deteksi, pencegahan, perlindungan, pemulangan, rehabilitasi, dan mengatasi akar masalah.
Dijelaskan dalam Protokol Palermo, bahwa definisi aktivitas transaksi perdagangan manusia pada umumnya meliputi; perekrutan, pengiriman, pemindah-tanganan, penampungan atau penerimaan orang.
Terkait hal itu, Juru Bicara Kemlu RI Teuku Faizasyah mengatakan, kapasitas para penegak hukum negara anggota ASEAN perlu diperkuat dalam melakukan investigasi, pengumpulan bukti, identifikasi korban, dan prosekusi.
Teuku Faizasyah juga menekankan, perlunya penguatan kerjasama untuk pencegahan, rehabilitasi, serta reintegrasi para korban.
***
