BERITA TREN – Rencana kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12% yang dikaitkan dengan program makan siang gratis menuai kritik pedas dari pengamat politik Rocky Gerung.
Ia menilai kebijakan ini tidak masuk akal dan justru akan semakin membebani masyarakat, terutama orang tua murid.
“Bayangin misalnya Pak Prabowo ingin kasih makan siang gratis pada murid-murid kita, dari mana uangnya? Ya dari memajaki orangtuanya.
Kan konyol tuh cara berpikirnya,” ujar Rocky Gerung dalam sebuah diskusi publik.
Dilansir BeritaTren.com dari berbagai sumber, Rocky menilai bahwa langkah ini mencerminkan ketidakmampuan pemerintah dalam mengelola anggaran negara secara efisien.
Menurutnya, pemerintah seharusnya bersikap jujur kepada masyarakat jika tidak mampu menyediakan layanan publik tanpa membebani rakyat kecil.
Kritik Cetak Uang oleh Bank Indonesia
Selain kritik terhadap rencana kenaikan PPN, Rocky juga mengomentari wacana mendorong Bank Indonesia (BI) untuk mencetak uang guna menutupi defisit anggaran negara.
Ia memperingatkan bahwa kebijakan semacam ini dapat merusak kredibilitas Indonesia di mata dunia internasional.
“Kalau semua beban kesulitan fiskal diatasi dengan cara suruh BI cetak uang, itu malah memboroskan anggaran.
Dunia internasional akan cepat mendeteksi bahwa Indonesia adalah pemerintahan yang gagal untuk menabung,” tegas Rocky.
Rocky menambahkan bahwa kebijakan pencetakan uang sembarangan dapat memicu inflasi, yang pada akhirnya akan lebih merugikan masyarakat.
Ia mengimbau pemerintah untuk memprioritaskan pengelolaan anggaran yang lebih bijak daripada mengambil langkah yang membebani rakyat kecil.
“Kalau inflasi terjadi, masyarakatlah yang paling dirugikan. Pemerintah harus lebih bijaksana dalam mengelola fiskal agar rakyat tidak terus menerus menjadi korban,” pungkas Rocky.
Kritik ini mencerminkan kekhawatiran Rocky Gerung terhadap arah kebijakan ekonomi pemerintah yang dinilainya kurang tepat dan potensial memunculkan efek negatif jangka panjang.
Pemerintah diharapkan dapat mengevaluasi kembali rencana tersebut untuk menghindari dampak buruk bagi masyarakat luas.
