BERITA TREN – Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah (Dirjen Keuda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Agus Fatoni menyampaikan arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian mengenai 10 strategi menangani inflasi di daerah.
Arahan Mendagri terkait penanganan inflasi itu disampaikan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Agus Fatoni dihadapan peserta acara Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) yang digelar di Bali Nusa Tenggara (Balinusra), Tabanan, Bali, pada Rabu (17/05/20223).
Dirjen Keuangan Daerah, Agus Fatoni, dalam menyampaikan arahan Mendagri juga menjelaskan, bahwa upaya pengendalian inflasi harus dilakukan bersama-sama baik oleh pemerintah maupun seluruh elemen masyarakat dan swasta.
Birokrat kelahiran Bahuga, Way Kanan Provinsi Lampung yang pernah menjadi Penjabat Gubernur Sulawesi Utara itu menegaskan, Mendagri memberi perhatian khusus terhadap inflasi.
Setiap minggu, Kemendagri rutin melakukan rapat koordinasi pengendalian inflasi yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.
Saat dihubungi BeritaTren.com usai salat Jumat, Agus Fatoni kembali menegaskan, Kita harus fokus mengendalikan inflasi agar ekonomi bisa tetap tumbuh dan kesejahteraan masyarakat bisa tercapai, Jumat (19/05/2023)
Rapat yang dilaksanakan di Gedung Kesenian I Ketut Maria, Tabanan, Bali tersebut mengusung tema “Sinergi Inovasi Ketahanan Pangan Melalui Penguatan Kelembagaan dan Digitalisasi: Mepada Payu Antuk Bhuwana Bali Sentosa (Bersinergi Mewujudkan Bali yang Makmur)”.
Selain Gubernur Bali I Wayan Koster, Deputi Gubernur Senior BI, Deputi II Bidang Kerawanan Pangan dan Gizi, Badan Pangan Nasional, Walikota Malang, Ketua DPRD Provinsi Bali, Anggota Komisi XI DPR RI.
Juga dihadiri Kepala Kantor Perwakilan BI Provinsi Bali, anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Bali, Bupati Tabanan, Forkopimda Tabanan, serta Asisten Sekda Provinsi Provinsi Nusa Tenggara Barat.
Dalam penyampaiannya, Agus Fatoni menjabarkan, pertama, yakni menjadikan persoalan inflasi sebagai isu prioritas dan membangun sinergi antara semua stakeholder terkait.
“Seperti pada saat penanganan pandemi Covid-19,” terang Agus.
Kedua, masih kata Agus Fatoni, perlunya melakukan komunikasi yang baik kepada masyarakat agar paham dan tidak panik, tetap tenang.
Poin ketiga, sebagaimana disampaikan Agus Fatoni, perlu mengaktifkan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) pada tingkat provinsi dan kabupaten/kota.
Keempat adalah dengan mengaktifkan Satgas Pangan dan yang kelima, Agus menekan intonasi kalimatnya. Dalam penyaluran BBM subsidi diharapkan tepat sasaran ke masyarakat tidak mampu. Sebab, masyarakat tidak mampu saat ini masih menjadi prioritas pemerinah pusat.
“Keenam, melaksanakan gerakan hemat energi. Ketujuh, melaksanakan gerakan tanam pangan cepat panen,” kata Agus Fatoni.
Birokrat muda berpenampilan handsome dan santun itu juga memaparkan, perlunya kerja sama antar pemerintah daerah dalam penyaluran komoditas pangan hingga ke pelosok desa.
“Strategi kedelapan ini, melaksanakan kerjasama antar daerah yang meliputi seluruh komoditas pangan strategis,” ungkap Agus Fatoni.
Kesembilan, lanjut Agus, perlunya mengintensifkan jaring pangan sosial, seperti dengan memanfaatkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT), anggaran Bantuan Sosial (Bansos), anggaran Desa, realokasi Dana Alokasi Umum (DAU), dan Bantuan Sosial (Bansos) dari pemerintah pusat.
“Poin terakhir, kesepuluh, melakukan koordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) dan Bank Indonesia (BI) provinsi masing-masing, mengumumkan angka perkembangan inflasi hingga kabupaten dan kota,” lanjut Agus Fatoni.
Masih dalam penyampaiannya, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri Agus Fatoni juga mengingatkan poin penting arahan Mendagri pada rapat sebelumnya (08/05/2023).
Tiga poin penting arahan Mendagri Tito Karnavian dimaksud adalah, pertama, pemerintah pusat dan daerah bekerja sama dalam menekan harga yang bisa dikendalikan oleh pemerintah, seperti harga tiket transportasi, air dan listrik.
“Yang kedua, Bapak Mendagri menyampaikan bahwa setiap daerah agar berkoordinasi dengan lintas sektoral dan juga internal untuk memonitor harga dan stok bahan pangan,” imbuhnya.
Terakhir, tambah Agus Fatoni, pemerintah pusat perlu terus berkoordinasi dalam rangka menjaga angka inflasi, khususnya di sektor transportasi. ***
