BERITA TREN – Ancaman inflasi terutama di daerah, menjadi perhatian serius Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Dalam rangka itu, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni bersama tim meninjau Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Kegiatan monitoring, evaluasi (monev), dan asistensi realisasi APBD yang dirangkai dengan penanganan inflasi di daerah itu dilakukan Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri langsung di Tenggarong, Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, pada Sabtu (13/05/2023).
Diungkapkan oleh Dirjen Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni kepada BeritaTren.com, bahwa kegiatan monev dan penanganan inflasi di Kalimantan Timur ini berlangsung dalam rangkaian acara Ngapeh Hambat di Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong.
Masih keterangan Agus Fatoni, Ngapeh Hambat yang dilaksanakan Pemkab Kutai Kartanegara kali ini bertajuk Strategis Percepatan Pembangunan Melalui Optimalisasi Perencanaan dan Penyerapan APBD.
Seperti diketahui, kegiatan Ngapeh Hambat atau Bincang-bincang Pagi merupakan agenda rutin Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara yang dilakukan dalam rangka meningkatkan pelayanan publik.
“Kunjungan ke Kabupaten Kutai Kartanegara kemarin itu dalam rangka monev realisasi APBD dan penanganan inflasi, termasuk membahas strategi percepatan pembangunan dan penyerapan APBD Tahun 2023,” kata Agus Fatoni via telepon seluler kepada BeritaTren.com.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri itu memberi sejumlah catatan untuk Kabupaten Kutai Kartanegara, hingga penghujung bulan April 2023 yang lalu, capaian realisasi belanja APBD tahun 2023 masih tergolong rendah.
“Capaian realisasi APBD 2023 Kutai Kartanegara pada akhir April 2023 baru mencapai 12,30%. Kutai Kartanegara menempati peringkat ke-396 secara nasional dan peringkat enam terbawah di Kalimantan Timur,” ucap birokrat muda asal Lampung ini.
Namun demikian, Agus Fatoni juga mengatakan, Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki potensi yang sangat besar. APBD Kukar sebesar Rp 7,t triliun. Angka tersebut merupakan nilai APBD Kabupaten terbesar kedua secara nasional.
“Potensi yang dimiliki sangat besar. Ini perlu dioptimalkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” tegas Agus Fatoni.
Masih menurut Agus Fatoni, Pemda perlu mengalokasikan anggaran pada urusan prioritas yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana ditentukan dalam Permendagri 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023.
Dalam kesempatan itu, Agus Fatoni menekankan, perlunya peningkatan pendapatan,baik pendapatan asli daerah atau pendapatan yang bersumber dari dana transfer.
“Realisasi belanja juga perlu dioptimalkan sejak awal tahun agar dampaknya bisa dirasakan masyarakat,” tekan Dirjen Bina Keuangan Daerah, Kemendagri.
Selain itu, Agus Fatoni juga meminta agar Pemda dapat meningkatkan realisasi anggaran tahun berjalan sehingga mampu memenuhi target realisasi APBD yang ideal.
“Target realisasi APBD yang ideal adalah Triwulan I sebesar 20%, Triwulan II merealisasikan sebesar 50%, Triwulan III realisasi sebesar 80% dan Triwulan IV mendekati 100%,” ungkap Agus Fatoni kepada awak media.
Dihadapan Bupati Kutai Kartanegara, Sekda Kutai Kartanegara, Kepala BPKAD Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Bapenda Provinsi Kalimantan Timur, Asisten di lingkungan Setda Kutai Kartanegara, Inspektur Daerah Kutai Kartanegara dan undangan yang hadir.
Termasuk kepala OPD di lingkungan Kutai Kartanegara, Plt. Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuda Kemendagri dan seluruh Camat di lingkungan Kabupaten Kutai Kartanegara.
Agus Fatoni menguraikan berbagai persoalan lambatnya realisasi APBD serta solusi mengatasinya. Dalam kesempatan tersebut, Agus Fatoni juga menjelaskan, alasan APBD perlu dimaksimalkan sejak awal tahu.
Untuk diketahui, Ngapeh Hambat Pemkab Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur yang dilaksanakan pada Sabtu (13/05/2023) yang dipusatkan di Kantor Bupati Kutai Kartanegara di Tenggarong itu juga diikuti seluruh pegawai Pemkab setempat secara virtual. ***
