Sebuah laporan terbaru yang dirilis pada hari Rabu mengungkapkan bahwa sebanyak 64 aplikasi jaringan pribadi virtual (VPN) yang tersedia di Apple App Store dan Google Play Store kedapatan memuat pelacak data sensitif. Temuan ini menunjukkan kontradiksi dengan fungsi utama VPN yang semestinya menjaga kerahasiaan aktivitas digital dan menyembunyikan lokasi fisik penggunanya.
Temuan Kepemilikan dan Pengumpulan Data
Berdasarkan investigasi yang dilakukan oleh Proton, dari puluhan aplikasi yang diunduh di Amerika Serikat tersebut, seluruhnya dimiliki oleh perusahaan-perusahaan asal Tiongkok. Perangkat lunak ini mengumpulkan berbagai informasi rinci mengenai pengguna, mulai dari identitas perangkat atau device ID, informasi jaringan, model perangkat, hingga data operator seluler.
Selain pengumpulan data perangkat secara masif, analisis mendalam menunjukkan bahwa seperempat dari aplikasi tersebut atau sekitar 25 persen secara aktif memantau lokasi geografis pengguna. Besarnya skala penggunaan ini tercatat pada bulan Juni saja, di mana aplikasi-aplikasi bermasalah tersebut telah diunduh lebih dari 13 juta kali oleh pengguna.
Penggunaan Perusahaan Cangkang
Untuk mengaburkan asal-usul kepemilikan mereka, sebanyak 31 dari aplikasi VPN berpemilik Tiongkok tersebut memanfaatkan perusahaan cangkang. Entitas-entitas ini tercatat didirikan di sejumlah yurisdiksi hukum berbeda, termasuk Singapura, Hong Kong, serta Inggris.
Baca Juga: Apple TV dan Paket Apple One Resmi Naikkan Harga di AS
Keberadaan praktik pelacakan ini dinilai menyimpan potensi risiko keamanan yang signifikan bagi kelompok rentan. Otoritas di negara dengan sistem pemerintahan otoriter seperti Tiongkok dapat memanfaatkan informasi tersebut untuk memantau keberadaan individu secara akurat.
Risiko bagi Publik dan Lemahnya Pengawasan
Potensi ancaman ini tidak hanya berdampak pada masyarakat umum, tetapi juga menyasar kalangan tertentu yang mengandalkan keamanan tingkat tinggi. Pejabat publik, aparat penegak hukum, jurnalis, hingga peserta aksi unjuk rasa yang memanfaatkan layanan VPN untuk aspek keselamatan berisiko terekspos ancaman serius.
Kendati demikian, Tiongkok bukan satu-satunya wilayah tempat entitas pengumpul data beroperasi. Israel, Rusia, serta negara-negara aliansi Five Eyes yang mencakup Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris, serta Amerika Serikat, juga memiliki perusahaan yang menghimpun data pelacakan dari jutaan orang.
Permasalahan utama dalam ekosistem ini adalah rendahnya transparansi serta minimnya pengawasan pada pasar aplikasi resmi. Laporan Proton menyoroti bahwa baik Apple maupun Google hanya mewajibkan pengembang untuk menyerahkan dokumen verifikasi mandiri tanpa disertai audit independen.
Baca Juga: Ancaman Deepfake AI Meningkat Jelang Pemilu Paruh Waktu
Kondisi tersebut membuat proses verifikasi minim pengaman dan menyulitkan pengguna dalam membedakan aplikasi yang benar-benar melindungi privasi atau justru melakukan sebaliknya. Hingga berita ini diturunkan, pihak Apple dan Google belum memberikan tanggapan resmi saat dimintai komentar.
Menanggapi temuan tersebut, Penulis Senior CNET Attila Tomaschek menyatakan bahwa laporan ini menegaskan pentingnya transparansi di balik sebuah layanan VPN.
"Proton’s report is yet another example of why it’s so important to know who’s behind your VPN and what data they’re collecting," ujar Tomaschek.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak berasumsi bahwa popularitas sebuah aplikasi di toko resmi menjamin keamanan privasi penggunanya.
Baca Juga: Apple Ubah Strategi Jelang Peluncuran iPhone dan Perangkat Baru
"It’s also another reminder that just because a VPN app is popular in Apple’s or Google’s app marketplaces, it doesn’t necessarily mean that the VPN app is safe to use," tambahnya.
Sebagai langkah antisipasi, pengguna disarankan untuk memilih layanan yang memiliki rekam jejak jelas dan transparan terkait kebijakan privasi serta yurisdiksi hukumnya. Layanan seperti Proton dan ExpressVPN disebut secara teratur menduduki peringkat atas dalam rekomendasi pengujian CNET.
"Instead, opt for a trustworthy VPN that is crystal clear about where it’s based, who’s behind it and how it protects user privacy," pungkas Tomaschek.
