Dalam langkah besar menuju keadilan bagi tenaga honorer, seluruh Komisi II DPR RI baru-baru ini menyatakan dukungan penuh terhadap pengangkatan honorer non-ASN (Aparatur Sipil Negara) menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kesepakatan ini adalah wujud nyata dari pengakuan atas jasa tenaga honorer yang telah lama berkontribusi di berbagai sektor pelayanan publik, meskipun status mereka tidak selalu mendapatkan kepastian atau jaminan yang layak.
Pengangkatan honorer non-ASN menjadi PPPK ini sejalan dengan Undang-Undang ASN Tahun 2023, terutama pada Pasal 66, yang secara tegas menyatakan bahwa seluruh tenaga honorer non-ASN harus melalui proses verifikasi dan validasi untuk memastikan mereka memenuhi syarat menjadi PPPK. Proses verifikasi ini penting guna menjaga keadilan dan transparansi, sehingga tenaga honorer yang memang sudah lama mengabdi dan memiliki kualifikasi yang memadai bisa segera mendapatkan status yang lebih jelas dan layak di bidang pekerjaannya.
Baca Juga: Sekolah Kedokteran: Apakah Harus Lulusan IPA? Ini Jawabannya!
Selain itu, ada satu ketentuan penting lainnya yang telah disepakati: usia maksimal pendaftaran bagi tenaga honorer untuk diangkat menjadi PPPK ditetapkan hingga 45 tahun. Batas usia ini memberikan peluang bagi banyak tenaga honorer yang sebelumnya mungkin merasa terhalang oleh persyaratan usia yang ketat. Dengan batas usia ini, harapannya adalah lebih banyak tenaga honorer yang memiliki pengalaman dan kontribusi nyata dapat memperoleh kesempatan untuk diangkat menjadi PPPK.
Langkah Komisi II DPR RI ini mendapatkan dukungan luas dari berbagai pihak, terutama dari kalangan tenaga honorer sendiri, yang selama ini merasa terabaikan dalam upaya peningkatan status dan kesejahteraan. Mereka yang sudah bertahun-tahun bekerja sebagai honorer kini memiliki harapan besar untuk mendapatkan pengakuan resmi sebagai PPPK. Dengan status ini, para tenaga honorer akan memiliki kepastian kerja, tunjangan, dan hak-hak lainnya yang sebelumnya mungkin hanya diimpikan.
Selain sebagai bentuk penghargaan, pengangkatan tenaga honorer non-ASN menjadi PPPK juga diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik. Tenaga honorer yang diangkat menjadi PPPK akan memiliki motivasi lebih tinggi untuk bekerja secara profesional karena kini status mereka lebih diakui dan dilindungi oleh negara. Dengan demikian, diharapkan akan terjadi peningkatan mutu pelayanan di berbagai sektor, seperti pendidikan, kesehatan, hingga pelayanan administratif lainnya.
Baca Juga: Mengenal Gelar dan Prospek Karier di Jurusan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)
Meskipun demikian, proses verifikasi dan validasi yang ketat tetap diperlukan agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan. Pemerintah diharapkan dapat menjalankan proses ini dengan adil dan transparan, sehingga tenaga honorer yang benar-benar memenuhi kualifikasi yang ditetapkan bisa segera merasakan hasil perjuangannya.
Pengangkatan tenaga honorer non-ASN menjadi PPPK ini merupakan langkah penting bagi Indonesia dalam menciptakan sistem kerja yang lebih adil dan berkelanjutan. Dengan adanya kepastian status ini, para tenaga honorer dapat melanjutkan pengabdiannya kepada masyarakat dengan semangat dan motivasi yang lebih tinggi. Diharapkan, kebijakan ini akan menjadi tonggak awal bagi perubahan positif dalam sistem ketenagakerjaan di sektor pemerintahan dan semakin banyak tenaga honorer yang dapat merasakan keadilan di tempat kerja.
