Rocky Gerung Kritik Kenaikan PPN 12 Persen, Sebut Kebijakan Jokowi Tidak Konsisten

BERITA TREN – Pengamat politik Rocky Gerung kembali melontarkan kritik tajam terhadap kebijakan pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Kali ini, ia menyoroti kenaikan pajak pertambahan nilai (PPN) menjadi 12%, yang menurutnya berdampak negatif terhadap perekonomian nasional.

Dalam pernyataannya, Rocky menilai kebijakan tersebut menunjukkan ketidakkonsistenan pemerintah dalam mengelola ekonomi.

Ia juga menyinggung kebijakan fiskal yang kerap berubah tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang.

Baca Juga: Pencuri Kabel Telkom Ditangkap Dini Hari di Medan, Polisi Ungkap Modus dan Barang Bukti yang Digunakan

“Presiden bahkan bisa menaik-turunkan pajak kapan saja, jadi tidak tergantung pada ketetapan yang sudah dibuat,” ujar Rocky Gerung.

Dilansir BeritaTren.com dari berbagai sumber, Rocky juga mengkritisi target pertumbuhan ekonomi yang jauh meleset dari harapan.

Ia menyebut bahwa pemerintah sebelumnya mematok pertumbuhan ekonomi hingga 8 persen, namun realisasi di lapangan menunjukkan angka yang stagnan.

“Ketetapan itu tidak memprediksi bahwa Jokowi gagal membuat ekonomi bertumbuh 8 persen,” tambahnya.

Baca Juga: Hujan Deras dan Angin Kencang di Wonogiri Sebabkan Pohon Tumbang, Akses Jalan Protokol Sempat Tertutup

Rocky menegaskan bahwa kenaikan PPN ini sebenarnya merupakan hasil kesepakatan lintas fraksi di parlemen.

Namun, implementasinya dianggap tidak sesuai dengan kondisi ekonomi saat ini yang masih tertekan.

“Jadi apa yang dibuat oleh Jokowi ya memang pada waktu itu semua fraksi itu kan bersepakat untuk menaikkan 12 persen,” katanya.

Ia juga menilai kebijakan ini sebagai langkah kontraproduktif, terutama di tengah pertumbuhan ekonomi yang belum menunjukkan perbaikan signifikan.

Baca Juga: PNS Wajib Tahu! Begini Cara Pencairan Dana Pensiun Taspen Mudah, Lengkapi Syarat Ini!

Rocky menyebut bahwa kenaikan PPN hanya menambah beban bagi masyarakat, sementara dampaknya terhadap anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) pun dinilai tidak optimal.

“Ekonomi kemudian membatalkan, APBN kemudian terganggu,” pungkasnya.

Kritik ini menjadi sorotan di tengah pembahasan kebijakan ekonomi pemerintah yang terus mendapat perhatian dari berbagai kalangan.

Masyarakat pun diimbau untuk mengawasi dan memberikan masukan atas kebijakan yang dinilai memengaruhi kehidupan sehari-hari.

Baca Juga: Formula Perhitungan Single Salary PNS Buat Gaji Bulanan jadi Lebih Besar?

***