BERITA TREN – Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyampaikan hasil rapat terbatas terkait tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang kian marak di Indonesia, isu kemanusiaan ini juga terjadi di negara Asean lainnya.
Hal itu Mahfud MD sampaikan, usai berlangsung rapat terbatas (ratas) di Istana Merdeka, Jakarta, yang dipimpin presiden, membahas masalah kemanusiaan, terkait TPPO yang terjadi di Indonesia dan Asean, pada Selasa, 30 Mei 2023.
Data yang dimiliki pemerintah dalam tindak pidana perdagangan orang (TPPO) yang terjadi di Indonesia dan beberapa negara Asean lainnya ini, sudah menunjuk level mengkhawatirkan. Merupakan tragedi kemanusiaan, aksi kriminal perbudakan modern.
“Presiden memerintahkan ada langkah-langkah cepat di dalam sebulan ini untuk menunjukkan kepada publik bahwa negara, kepolisian negara, TNI, dan aparat-aparat pemerintah yang lain itu bertindak cepat dan hadir untuk ini,” kata Mahfud MD dalam keterangannya usai rapat.
Mahfud MD juga mengungkapkan, bahwa Presiden Jokowi akan melakukan restrukturisasi satuan tugas tim TPPO untuk segera mengambil langkah cepat dalam penanganan permasalahan tersebut.
“Karena ini kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya, sementara kita sendiri terkadang sudah mengetahui simpulnya tapi terhambat birokrasi, mungkin juga perbekingan,” tutur Mahfud MD.
Dilansir BeritaTren.com dari laman resmi Presiden RI, presiden juga memerintahkan jajaran Kepolisian Republik Indonesia untuk menelusuri adanya dukungan bagi para penjahat perdagangan orang.
Dalam keterangan persnya, Menkopolhukam Mahfud MD menegaskan, Negara tidak mendukung adanya TPPO di Tanah Air.
“Tidak ada backing-backingan bagi penjahat. Backing bagi kebenaran adalah negara, backing bagi penegakan hukum adalah negara,” papar Mahfud MD.
Dalam rapat tersebut, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI),Benny Rhamdani telah melaporkan kepada Presiden bahwa jenazah warga Indonesia yang kembali karena TPPO dalam satu tahun mencapai lebih dari 1.900 orang.
“Khusus NTT, sampai dengan bulan Mei, dari Januari sampai Mei sudah mencapai 55 orang mayat pulang karena perdagangan orang,” kata Mahfud MD di Jakarta, Selasa (30/05/2023).
“Mungkin saudara akan kaget mendengar situasi perdagangan orang berdasarkan data yang dimiliki dan yang telah dilakukan oleh BP2MI,” ujar Menkopolhukam Mahfud MD.
Kejahatan kemanusiaan ini harus diberangus, pekerja migran Indonesia dikirim ke luar negeri, diperdagangkan, tak sedikit yang identitasnya dipalsukan, mereka menjadi budak-budak yang dianiaya, terlibat dalam kejahatan-kejahatan serta proses pengiriman tenaga kerja ilegal.
Mahfud MD kembali menegaskan, dalam rapat tersebut Jokowi menyebut bahwa TPPO merupakan masalah serius. Selain Indonesia, permasalahan TPPO juga menjadi perhatian dari negara-negara ASEAN.
Para pemimpin negara anggota ASEAN telah meminta Indonesia mengambil posisi kepemimpinan untuk memberantas tindak perdagangan orang yang dianggap mengganggu kehidupan bernegara, khususnya di kawasan Asia Tenggara.
Mahfud MD mengungkapkan, dirinya baru saja memimpin sidang KTT ASEAN pilar polkam. Dalam persidangan, semua negara ASEAN sepakat meminta Republik Indonesia agar mengambil posisi kepemimpinan di dalam tindak pidana perdagangan orang,
“Ini karena bagi mereka tindak perdagangan orang ini sudah begitu mengganggu kehidupan bernegara mereka karena ini adalah kejahatan lintas negara dan sangat rapi kerjanya,” kata Mahfud. ***
