BERITA TREN – Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), La Nyalla Mahmud Mattalitti mendorong agar hubungan bilateral Indonesia-Jepang tak hanya fokus pada kerja sama antar perusahaan besar saja. Ia ingin melibatkan juga pelaku UMKM.
Hal itu disampaikan Ketua DPD La Nyalla saat melakukan kunjungan kerja ke negeri Kaisar Akihito. Menurutnya, ini untuk lebih menguatkan hubungan kerja sama bilateral Indonesia-Jepang dengan melibatkan peran pelaku ekonomi kelas menengah, kecil, dan mikro (UMKM).
Pandangan La Nyalla, teori “trickel-down effect” yang diandalkan selama ini telah gagal menghadirkan kesejahteraan masyarakat. Hal itu diutarakan Ketua DPD saat bertemu dengan jajaran Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Tokyo, Ia ingin UMKM Indonesia naik kelas.
La Nyalla Mattalitti berada di Tokyo, Jepang, dalam rangkaian kunjungan kerja delegasi Senator untuk menyerap aspirasi komunitas diaspora serta mengadakan studi referensi sebagai bahan masukan dalam menjalankan tugas-tugas konstitusional DPD RI.
Selama ini, menurut penilaian Ketua Umum PSSI periode 2013-2015 ini, konsep kerja sama ekonomi bilateral sering terjebak dalam alam pikiran masa lalu tentang trickle-down effect, bahwa yang harus dilibatkan terus itu adalah konglomerasi dan perusahaan-perusahaan besar.
“Tujuannya agar setelah mereka kuat, mereka akan membantu masyarakat golongan bawah. Itu mimpi yang tidak pernah menjadi kenyataan,” tegas La Nyalla.
Pernyataan tersebut La Nyalla sampaikan dalam pertemuan yang dihadiri Deputy Chief of Mission, John Tjahjanto Boestami dan staf KBRI di Tokyo, pada Kamis, (25/05/2023).
Selama berada di Jepang, La Nyalla Mahmud Mattalitti didampingi Wakil Ketua DPD Mahyudin dan Sultan B. Najamudin serta 16 Senator DPD RI lainnya, yaitu Leonardy Harmainy Dt Bandaro Basa, Eni Sumarni, Marthin Billa, Faisal Amri, Edwin Pratama Putra, dan Eva Susanti.
Berikutnya ada Richard Hamonangan Pasaribu, Asep Hidayat, Tgh Ibnu Halil, Christiandy Sanjaya, Zakaria Bahasyim, Maya Rumantir, Tamsil Linrung, Novita Anakotta, dan Filep Wamafma, serta senator asal Lampung Bustami Zainudin.
Terkait kunjungan kerja para Senator DPD RI ke Jepang itu, La Nyalla menjelaskan, saat ini disparitas ekonomi dan sosial makin melebar. Fakta di lapangan, yang kuat dan kaya kian lupa dengan masyarakat di bagian bawah piramida ekonomi.
Dengan tegas, La Nyalla juga mengatakan, bahwa hal tersebut lebih diperparah dengan semakin kuatnya cengkraman oligarki ekonomi yang dipelihara oleh oligarki politik.
“Oleh sebab itu, yang perlu diberdayakan dan mendapat keberpihakan negara adalah pelaku ekonomi golongan bawah, yaitu UMKM,” kata La Nyalla.
Ia mengungkapkan, ada lebih dari 60 juta unit usaha tersebar di lebih dari 500 kabupaten/kota di Indonesia. La Nyalla menekankan bahwa DPD RI mengadvokasi demokrasi ekonomi yang inklusif agar terjadi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Untuk itu, La Nyalla mengingatkan kepada KBRI Jepang dan juga KBRI di semua negara sahabat perlu menjadikan hal ini sebagai salah satu prioritas diplomasi.
Agar investasi asing yang masuk ke Indonesia juga melibatkan proyek-proyek yang langsung berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat golongan bawah, termasuk pelaku-pelaku UMKM di daerah-daerah.
“Dalam melayani kebutuhan Jepang dan sekitarnya, UMKM perlu dilibatkan. KBRI juga bisa mendorong investasi Jepang untuk meningkatkan kualitas produk UMKM Indonesia,” tutur La Nyalla.
Dikutip dari siaran pers DPD RI yang diterima BeritaTren.com, bahwa kombinasi dari permintaan global mulai meningkat.
Disebutkan bahwa disrupsi rantai pasok, melonjaknya harga pangan dan energi, serta kondisi geopolitik global, mendorong kenaikan inflasi global dan pengetatan kebijakan moneter di berbagai negara.
Di tengah ketidakpastian global, ternyata pertumbuhan ekonomi Indonesia justru mencatatkan kinerja yang impresif. Dalam rangka memperkuat dan membangun perekonomian itulah, setiap negara perlu melakukan kolaborasi dengan negara lainnya.
Masih menurut La Nyalla, suatu negara tidak mungkin dapat berdiri hanya dengan mengandalkan sumber daya yang dimilikinya. Oleh karena itu, maka kerja sama bilateral dan multilateral harus menjadi solusi yang saling menguntungkan.
“Jepang adalah negara maju, sehingga Indonesia terdorong untuk melakukan berbagai kerja sama dengannya untuk memenuhi kepentingan dalam negeri,” kata La Nyalla.
Untuk diketahui, kesepakatan yang pertama kali dilakukan oleh pemerintah Indonesia dengan Jepang adalah kerja sama di bidang ekonomi yang dalam kerangka Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) telah disepakati pada 20 Agustus 2007.
Sebagai tindak lanjut dari itu, pada tanggal 20 Mei 2023 lalu, Presiden Joko Widodo telah melakukan pertemuan bilateral dengan Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida di Hiroshima.
Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi telah menyampaikan beberapa hal terkait peningkatan kerja sama IJEPA yang diharapkan dapat dimulai pada bulan September 2023.
“Terkait investasi, Presiden ingin adanya percepatan dalam penyelesaian proyek pembangunan Mass Rapid Transit (MRT) di Indonesia. Presiden juga telah mengusulkan agar dilakukan penunjukan langsung kontraktor Jepang,” sambung La Nyalla Mattalitti.
Menyangkut pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), La Nyalla menyebut bahwa dirinya selaku Ketua DPD RI menyambut baik penandatanganan lima nota kesepahaman dengan JICA, JBIC, JCODE, JIBH dan UR.
Untuk kerja sama terkait transisi energi, dalam upaya mencapai net zero emission, Presiden mendorong percepatan realisasi komitmen Jepang sebesar USD 500 juta untuk teknologi rendah karbon dan percepatan penghentian PLTU.
Dalam hal ini sebagai implementasi kesepakatan bisnis antara PLN, Pupuk Indonesia dan Pertamina dengan mitra-mitra bisnis dari Jepang.
Kerja sama bilateral yang dibangun Indonesia-Jepang memiliki jangkauan luas, termasuk di dalamnya penghapusan tarif produk tuna kaleng, peningkatan capacity building dan perluasan bidang kerja bagi pekerja migran Indonesia, terutama di bidang pariwisata.
Presiden Joko Widodo juga telah memberikan keleluasaan dan fleksibilitas perluasan akses buah tropis Indonesia seperti mangga dan apel.
Sejalan dengan hal tersebut, dalam lawatannya ke Jepang akhir tahun 2022, Wapres KH Maruf Amin juga telah menyampaikan harapannya.
Terkait realisasi perluasan investasi senilai USD 5,2 miliar serta tindak lanjut proyek strategis pariwisata kedua negara, kerjasama keuangan syariah, dan pengembangan industri halal.
Dari Provinsi Lampung, BeritaTren.com mengabarkan, sejumlah pengusaha dan pelaku UMKM dimotori pengusaha Mochtar Sany, juga sedang menjajaki potensi kemungkinan kerja sama dengan Jepang.
Merespon hasil keputusan kick off meeting “Rencana Kerja Pemenuhan Kebutuhan Pasar Bioenergi Jepang” yang diselenggarakan Kemenko Perekonomian RI pada Selasa (10/11/2020) Mochtar Sany bertemu Ketua Umum Indonesia Jepang Business-Network (IJB-Net).
Mochtar Sany bertemu Ketua Umum Indonesia Jepang Business-Network (IJB-Net), Suyoto Rais di kawasan Bumi Satmakura, Campang Jaya, Kota Bandar Lampung.
Baca Juga: Mengapa Kita Tidak Pantas Melupakan Tanah Air Tercinta Indonesia? Berikut Jawabannya
Pada kesempatan tersebut, Suyoto Rais kepada BeritaTren.com mengatakan, bahwa usulan program yang dibawa IJB-Net dapat diterima dan resmi menjadi program Kemenko Perekonomian RI.
Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam pernyataannya mengatakan bahwa kebutuhan bioenergi Indonesia, Jepang dan dunia terus meningkat.
“Jepang akan melakukan penggantian 100 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) berbahan bakar batu bara dengan Pembangkit Listrik Tenaga Biomassa (PLTBm),” kata Airlangga Hartarto.
“Kita sangat tertarik dan siap memenuhi kebutuhan pasar bio-energi Jepang,” kata Mochtar Sany kepada BeritaTren.com di Campang Raya, Bandar Lampung, Sabtu (17/05/2023). ***
