BERITA TREN – Rencana pemerintah untuk menaikkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen pada 1 Januari 2025 terus menjadi sorotan.
Salah satu tujuan kenaikan ini adalah mendanai program unggulan Presiden Prabowo Subianto, termasuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dianggarkan sebesar Rp71 triliun dalam APBN 2025.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Fajar Riza Ul Haq, mengungkapkan bahwa pembahasan terkait kebijakan ini masih berlangsung. “Kami masih mendiskusikan di internal kementerian, jadi belum bisa berkomentar banyak soal itu.
Banyak aspirasi yang masuk, tapi ini melibatkan antar-kementerian,” ujarnya usai menghadiri upacara pengukuhan guru besar di Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS), Senin (23/12).
Dilansir BeritaTren.com dari berbagai sumber, Wamendikdasmen menegaskan bahwa koordinasi dengan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) terus dilakukan, termasuk melalui diskusi dengan Wakil Menteri Keuangan, Anggito Abimanyu.
Namun, keputusan akhir masih menunggu hasil pembahasan lebih lanjut.
“Kami masih menampung aspirasi dan pemerintah responsif terhadap berbagai persoalan. Untuk saat ini, kami menunggu perkembangan pembahasan berikutnya,” jelas Fajar.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, sebelumnya menyatakan bahwa kenaikan tarif PPN menjadi 12 persen adalah bagian dari upaya mendukung program prioritas Presiden Prabowo, termasuk Asta Cita yang mencakup kedaulatan pangan, energi, dan peningkatan layanan publik.
“Peningkatan pendapatan negara dari pajak sangat penting untuk program-program seperti MBG, infrastruktur pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial,” kata Airlangga di Jakarta, Senin (16/12).
Kenaikan PPN ini, yang diatur dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP), bertujuan untuk mendorong berbagai program pembangunan yang membutuhkan pendanaan besar, termasuk menyediakan akses makanan bergizi bagi siswa sekolah di seluruh Indonesia.
***
